Lewoleba, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapo Bali, A.P., M.T., membuka secara resmi kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah untuk merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Forum ini diselenggarakan pada Rabu, 13/03/2024 di Aula Kantor Bupati Lembata.
Adapun tujuan dari forum ini sebagaimana dilaporkan panitia penyelenggara adalah:
Pertama, menyamakan persepsi dan pemahaman bersama tentang pedoman pembangunan tahun 2025 dengan menyampaikan program prioritas pembangunan serta indikator program dan output yang menjadi panduan.
Kedua, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Ketiga, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam upaya optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Keempat, menyesuaikan perencanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapo Bali, A.P., M.T., saat membuka kegiatan ini menegaskan pentingnya evaluasi dan penyempurnaan indikator kinerja dalam perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.
“Saat ini, kita harus bersama-sama mendalami hal-hal penting terkait dengan penyempurnaan dokumen perencanaan kita, terutama indikator-indikator kinerja. Hal ini sejalan dengan proses evaluasi yang telah kita lakukan dalam beberapa waktu terakhir,” ungkap Sekda Paskalis Tapobali.
Evaluasi yang dilakukan, menurut Tapobali merupakan langkah kritis untuk memastikan bahwa program-program pembangunan yang diusulkan dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan menyempurnakan indikator kinerja, pemerintah daerah dapat lebih fokus dan efektif dalam merencanakan langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam RKPD 2025.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata, staf ahli bupati, asisten sekretaris daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta pejabat administrator, fungsional, dan pelaksa.
