Pemda Lembata dan BPJS Ketenagakerjaan Teken MoU

0
99

Lembata – Pemkab Lembata bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pembantu Maumere, menggelar Forum Group Discussion (FGD) dan Penandatanganan MoU antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah Lembata terkait Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kabupaten Lembata, Selasa, (20/2/24).

Kegiatan dengan agenda Optimalisasi Peran Pemda Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Baru Melalui Program BPJS Ketenagakerjaan, berlangsung di ruang rapat bupati. Dan dihadiri oleh Penjabat Bupati Lembata Drs. Matheos Tan, MM, Kapala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT Christian Natanael Sianturi, Kepala PBJS Cabang Maumere, Asisten I Sekda Irenius Suciady dan para Pimpinan OPD. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT Christian Sianturi mengatakan, Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk mensinergikan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan serta memberikan dukungan, khususnya kepada masyarakat terhadap pekerja rentan yang berada di Kabupaten Lembata.

“Jadi nantinya pekerja-pekerja rentan yang ada di Kabupaten Lembata sudah terlindungi dengan dua program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),” katanya.

Christian menjelaskan, jika pekerja meninggal dunia maka ahli warisnya akan mendapatkan uang santunan sebesar Rp. 42 juta. Dengan iuran sebulan sebesar Rp 16.800 sangat terjangkau bagi pekerja rentan di Kabupaten Lembata. 

Sejauh ini di Provinsi NTT, lanjut Christian, masih rendah masyarakat yang mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan. “Seperti para pekerja informal baru sekitar 30 persen yang mendaftar. Sedangkan angkatan pekerja yang begitu banyak di Provinsi NTT”, tuturnya. 

Untuk itu, Christian mengharapkan dalam mengoptimalkan peserta BPJS ketenagakerjaan perlunya berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang sudah mendorong seluruh Perangkat Desa dan Pegawai Honorer untuk mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, serta para pekerja jasa konstruksi yang sedia juga akan diberikan. 

Selain itu, Christian berharap agar pihak BPJS Ketenagakerjaan dapat diangkat sebagai Staf Ahli Bupati yang membidangi jaminan sosial bagi masyarakat Lembata. “Saya berharap Pak Pj Bupati bisa mengangkat kami sebagai staf ahli yang mengurus jaminan sosial di Kabupaten Lembata, dan gak usah digaji pak. Kami siap membantu dan melayani”, tandas Christian. 

Sementara itu, Penjabat Bupati Lembata Matheos Tan, mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama yang terjalin melalui penandatanganan MoU ini. Ia berharap kerjasama itu dapat memberikan manfaat baik untuk para pekerja dan masyarakat di Kabupaten Lembata khususnya untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan rentan di Kabupaten Lembata pada umumnya.

Bagi Pj Bupati Matheos, perlu adanya sosialisasi serta publikasi terhadap masyarakat kaitannya dengan manfaat ataupun keunggulan dari program BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, nantinya banyak masyarakat dapat mengambil manfaat dari adanya BPJS Ketenagakerjaan ini.

Selain itu, Pj Bupati Matheos juga menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan jaminan sosial sesuai program yang diikuti masing-masing, setelah tenaga kerja mengalami purna tugas ataupun kecelakaan kerja. “Sehingga, program ini harus terus diperkuat,” terang Bupati Theo.

Untuk itu, Pj Bupati Matheos berharap agar menjadi dasar untuk optimalisasi peranan OPD dalam mengurangi timbulnya angka kemiskinan baru melalui program BPJS Ketenagakerjaan. “Saya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat menyampaikan terimakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang begitu peduli terhadap jaminan sosial guna kelangsungan ekonomi masyarakat ketika mengalami kecelakaan kerja meninggal dunia kepada ahli waris”, ungkap Pj Bupati Theo. (Diskominfo Lembata)