Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sebagai laporan realisasi program pembangunan pemerintah daerah. Khususnya dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata selama setahun.
Hal tersebut dikatakan Penjabat Bupati Lembata Drs. Matheos Tan, M.M saat menandatangani laporan pertanggungjawaban realisasi APBD Tahun anggaran 2022, di Aula Rumah Jabatan Bupati, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Rabu, (9/8/23).
“Hari ini merupakan hari bersejarah yang penjang untuk kita semua. Karena selama setahun ini kita sudah menjalankan program dan kegiatan dengan berbagai persoalan-persoalan. Tentu saya berharap agar jadikan itu sebagai batu loncatan untuk suatu perubahan yang baru”, ujar Penjabat Bupati Matheos.
Sambung penjabat Bupati, pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022. Pembahasan perda tersebut dilaksanakan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ditetapkan dalam pembahasan di DPRD. Oleh karena itu, ia berharapa adanya usulan dan saran yang diberikan dapat diperbaiki, sehingga realisasi pembangunan sesuai target dan capaiannya.
“Setelah mendapat audit dan pemeriksaan dari BPK dan pembahasan di DPRD. Pasti ada coretan-coretan yang diberikan agar dapat diperbaiki sesuai dengan apa yang diinginkan untuk kesejahteraan masyarakat Lembata sendiri”, pinta Pj. Bupati Matheos.
Lanjut Pj. Bupati Matheos, saat ini kabupaten kita mendapat banyak anggaran dari pemerintahan pusat, baik itu dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tetapi banyak pengaduan dan laporan terkait program atau kegaitan yang mandek dan molor. Serta belanja modal masih banyak belum terealisasikan. Terkait hal itu, Beliau meminta agar kedepannya dapat diperbaiki sehingga tidak terjadi dan terbawa hingga tahun ke tahun.
Menjadi kegiatan rutin, sambung penjabat Bupati Matheos bahwa, laporan pertanggungjawaban APBD dijadikan sebagai media informasi kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap kinerja keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata. Oleh karena itu, beliau menegaskan agara semua anggaran yang dikelola oleh pemerintah harus secara transparan dan profesional.
Untuk diketahui bersama dalam kegaitan tersebut dihadiri oleh Sekda Paskalis Ola Tapo Bali, A.P, M.T, para Pimpinan OPD dan para camat. (Tim Kominfo Lembata)
