Lewoleba– Tahun depan merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022. Untuk itu, menjelang akhir masa jabatan ini, satu kesuksesan besar yang juga merupakan salah satu inovasi dalam RPJMD Tahun 2017-2022 adalah, pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020. Demikian penyampaian Plt. Bupati Lembata Dr. Thomas Ola, S.E., M.Si saat sambutan upacara HUT RI ke-76 Tahun Tingkat Kabupaten di halaman depan Kantor Bupati Lembata, Nusa Tenggara Timur pada, Selasa, (17/08/21).

Menurut Thomas, pencapaian WTP dari BPK adalah kerja keras kita semua selama 17 (tujuh belas) tahun, sejak diberlakukan UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Namun Ia meminta agar tidak terlampau bahagia dengan pencapaian tersebut. Karena disisa waktunya ini, masih banyak langkah besar yang harus dilakukan untuk membangun Lembata sejahtera dan produktif.

“Perolehan WTP adalah kerinduan kolektif yang baru pertama kita peroleh selama 17 (tujuh belas) tahun dalam penantian dan perjuangan, sejak diberlakukannya UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Pencapaian WTP ini tidak membuat kita terlarut dalam kebahagiaan, dan lupa akan tugas yang harus kita laksanakan untuk ribu ratu (rakyat) Lembata. Akan tetapi, masih banyak tugas yang harus kita lakukan untuk Lembata yang sejahtera”, ujar Thomas.

Ditambahkan, di sisa waktu ini perlu dilakukan lompatan besar untuk memecahkan berbagai masalah fundamental. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan pada sistem kerja, memperkuat birokrasi berbasis merit system secara bertahap dan melanjutkan prioritas penataan kota, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik melalui penegakan nilai-nilai etika dan integritas, tegas Thomas.

Birokrasi pemerintahan adalah suatu sistem yang terstruktur lanjut Thomas, dimana dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah harus mengutamakan pada pendekatan pelayanan publik. Oleh karena itu, para birokrat dalam melaksanakan tugas tidak terintegrasi keadaan politik, sehingga tidak mengganggu profesionalisme dalam pelayanan publik.

Lebih jauh Thomas mengatakan bahwa, prioritas program pada RPJMD di tahun terakhir lebih mengutamakan penataan kota Lewoleba, dan infrastruktur menuju pusat kegiatan masyarakat yang belum tertangani secara maksimal. Selain itu pula, melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik seperti menjaga ketersediaan pasokan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi maupun nonsubsidi, pelayanan kepelabuhanan, penanganan pengungsi dan upaya relokasi warga terdampak bencana alam banjir bandang dan erupsi gunung Lewotolok, serta penataan kembali manajemen aset daerah secara tepat sasaran, tepat manfaat serta tepat kelola untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Lembata itu sendiri.

Diujung sambutan Thomas, mengatakan bahwa pada bulan November mendatang akan dilakukan pemilihan kepala desa serempak. Dan saat ini, tengah berlangsung berbagai tahapan persiapan yang dapat memantik konflik horisontal, gangguan kamtibmas dan kerawanan sosial. Untuk itu, Thomas mengajak para panitia, para calon, aparat keamanan, Linmas dan seluruh masyarakat Lembata agar menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif aman hingga proses pelantikan kepala desa terpilih nantinya.

Hadir dalam upacara tersebut, jajaran Pimpin dan Anggota DPRD, para mantan pejabat penting Lembata, Forkompinda, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati, para pimpinan OPD serta perwakilan para peserta upacara. (Tim Kominfo Lembata)