Siapapun yang dipilih masyarakat dalam pemilihan legislatif nanti itu kebebasan  setiap warga negara untuk menentukan hak politiknya. Namun demikian  komitmen dari wakil rakyat yang dipilih untuk mempertahankan tegaknya pancasila di bumi Indonesia adalah harga mati.

Demikian pernyataan Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan   Rakyat Republik Indonesia Melchias Markus Mekeng  saat bertatap muka dengan para kepala desa dan ketua BPD sekecamatan Buyasuri dan Omesuri di Balauring, Kamis, 14 Pebruari 2019. 

Menurutnya saat ini ada segelintir masyarakat yang terorganisisr dalam ormas-ormas tertentu yang tidak lagi menginginkan pancasila sebagai satu satunya  idiologi  bangsa kita.  Bukan saja dikalangan masyarakat  namun  Mekeng membeberkan ada survei dari Depdagri yang menyatakan bahwa 19% PNS di republik ini sudah terjerumus dalam idiologi tertentu dan 34%  anak-anak   usia pelajar SLTA sudah terpengaruh dengan idiologi tersebut.  Jika dasar negara kita diganti pasti tidak akan cocok dengan adat istiadat dan budaya   di    dalam masyarakat  kita yang  menjunjung tinggi solidaritas dan persaudaraan.

Sebentar lagi saya akan bertemu langsung dengan masyarakat dan saya secara jujur menyampaikan  bahwa memilih si A, si B atau si C dalam pemilihan legislatif itu hak masyarakat  namun mereka harus diberi pemahaman dan pendidikan politik untuk bisa menyalurkan aspirasi dan hak-hak politiknya secara baik dan benar. Diuraikan dalam pembicaraannya, Pilpres dan Pileg yang akan terjadi pada Bulan April yang akan datang bukan sekedar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,   Wakil Rakyat pada Lembaga DPRRI, DPRD1 dan DPRDII  lalu selesai, namun posisi partai politik yang menjunjung tinggi semangat nsioalisme dan keutuhan bangsa Indonesia itu harus tetap kuat untuk tegaknya Pancasila di negara kita,tandasnya.  Ia melanjutkan Indonesia yang beragam agama, suku, adat istiadat dan budaya yang berberda beda akan mudah pecah namun selama ini bisa berdiri kokoh karena berdiri di atas idiologi Pancasila. 

Kalau Pancasila yang sudah berdiri kokoh ini miring akan sangat sulit untuk menegakkannya lagi.  Yang muncul nanti adalah perubahan-perubahan besar dalam kultur budaya masyarakat, serta munculnya perpecahan  dan kehancuran.  Dalam situasi demikian kita tidak akan bisa lagi berbicara tentang  pembangunan, karena pemerintah dan siapapun pemimpinnya tidak akan bisa membangun dalam situasi ini,tegasnya.( m.m Kominfo Lbt)