“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Partai Demokrat Asal Manggarai Dr.Beny K Harman (BKH) diagendakan Reses ke Kabupaten Lembata pada Jumad, 22 September 2017. Saat berada di Lembata BKH dijadwalkan bertatap muka dengan para kepala OPD sekabupaten Lembata pada pukul 14 Wita bertempat di ruang Lobi Bupati Lembata. Kehadiran Wakil Ketua Komisi C DPR RI bersama 2 orang anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Lembata dari partai Demokrat dan pengurus Lengkap partai Demokrat Lembata di diterima wakil Bupati Lembata Dr. Thomas Ola Langoday dan Sekrtaris Daerah Kabupaten Lembata Drs. Petrus Toda Atawolo,M.Si dan langsung bertatap muka dengan pimpinan OPD.
Mengawali sambutannya BKH menyatakan situasi yang terjadi selama ini adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat di pusat sulit bertatap muka dengan pejabat-pejabat pemerintahan, sulit bertatap muka dengan anggota DPRD I dan DPRD II. Pada hal dari aspek finansial hampir 90% Pemerintah Daerah di NTT menggantungkan dirinya pada pemerintah pusat.
Untuk itu BKH menghimbau agar pejabat-pejabat di daerah yang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta bisa berkoordinasi dengan wakil-wakil rakyat asal NTT di pusat.” Alangkah baiknya jika para pejabat-pejabat daerah yang melaksanakan perjalanan Dinas ke Jakarta selalu berkoordinasi dengan wakil-wakil orang NTT di Pusat. Saya salut dengan saran Bapak Wakil Bupati untuk mewajibkan setiap pejabat yang ke Jakarta agar selalu bertemu dengan para wakil rakyat dari NTT”
Dalam kesempatan tatap muka tersebut BKH juga mengingatkan pada setiap pimpinan OPD untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran terutama Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari pemerintah pusat karena saat ini banyak pejabat daerah yang terjerumus dalam permasalahan. Ia berkomitmen Selaku wakil rakyat pihaknya terus mendukung langka-lngka KPK untuk memberantas Korupsi di Indonesia.
Ia juga mengharapkan cara kerja yang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku walaupun diakuinya selama ini yang merusak sistem dan cara kerja adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri yang ikut serta menjadi kontraktor serhingga banyak pekerjaan tidak bisa diawasi secara baik. B.K Harman menginformasikan bahwa saat ini Provinsi NTT telah ditetapkan oleh KPK sebagai zona merah dimana perlu penanganan dan perhatian khusus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menjawabi pertanyaan Bala Warat Gabriel Asisten II Sekda Lembata soal banyaknya Proposal dari daerah yang tidak direalisasikan oleh Pemerintah pusat BKH menyatakan” mengurus Indonesia itu luas dan kompleks dan sarat dengan kepentingan, begitu banyak kepentingan setiap daerah di seluruh Indonesia yang diperjuangkan di tingkat pusat. Untuk itu saran BKH agar setiap dokumen usulan apapun perlunya intervensi, dikawal dan pendekatan.
Ikut hadir dalam kegiatan tersebut kepala Bappelitbangda Said Kopong,S.Sos,M.Si, Kepala Dinas Peternakan Drs. Sipri Meruk, Kadis Kesehatan Ibu dr. Lucia, Kepala Badan Lingkungan Hidup Quintus Irenius Suciadi,SH.M.Si, kepala Bagian Pemerintahan Setda Lembata Stanis Kebesa,S.Sos.M.Si, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Drs Petrus Bote Leni, Sekretaris Dispenducapil Drs. Yosep Buren.
